BAB 1: HAKIKIAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

# BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

Berikut penjelasan detail per sub-bab.

## A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

Dalam ekonomi konvensional (khususnya mazhab neoklasik), manusia sering diposisikan sebagai **objek sekaligus alat** produksi—diukur dari kontribusinya terhadap output dan efisiensi pasar. Baik Pancasila maupun Islam menolak reduksi ini dan menempatkan manusia sebagai **subjek** yang memiliki martabat, kehendak bebas, dan tanggung jawab moral.

**Perspektif Pancasila:**

- Sila kedua ("Kemanusiaan yang Adil dan Beradab") menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk pada nilai kemanusiaan, bukan sebaliknya.

- Manusia adalah pelaku ekonomi yang bertindak dalam bingkai kekeluargaan dan gotong royong (dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945), bukan individu atomistik yang semata memaksimalkan kepentingan pribadi.

**Perspektif Islam:**

- Manusia adalah **makhluk mukalaf**—dibebani hukum syariat dan bertanggung jawab (mas'uliyah) atas setiap tindakan ekonominya, termasuk cara memperoleh dan membelanjakan harta.

- Konsep *al-insan al-iqtishadi* dalam Islam tidak lepas dari dimensi akhirat: aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah (muamalah), bukan wilayah netral-nilai.

**Titik temu:** Kedua sistem menolak pemisahan (dikotomi) antara ekonomi dan etika. Manusia adalah pusat (sentral) dari sistem ekonomi, bukan sekadar variabel dalam fungsi produksi.

## B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

**Homo Economicus** (asumsi ekonomi klasik/neoklasik):

- Rasional, self-interested, memaksimalkan utilitas pribadi.

- Preferensi given (tetap) dan tidak dipertanyakan secara moral.

- Motif tunggal: keuntungan material.

**Homo Islamicus** (konsep dalam ekonomi Islam):

- Rasionalitas dibingkai oleh nilai *maqashid syariah* (tujuan syariat): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- Perilaku diarahkan oleh keseimbangan antara *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat), bukan sekadar utilitas duniawi.

- Altruisme (infaq, zakat, sedekah) adalah bagian rasional dari perilaku ekonomi, bukan anomali.

**Manusia Pancasila:**

- Individu yang berperilaku ekonomi dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong, menyeimbangkan hak individu dengan kewajiban sosial.

- Rasionalitas bersifat sosial (relasional), bukan hanya kalkulasi individual—mencerminkan sila keempat dan kelima.

**Sintesis Integratif:**

Ketiga model dapat disintesiskan menjadi profil manusia ekonomi yang:

1. Rasional secara instrumental (efisien dalam mengelola sumber daya),

2. Bermoral secara substantif (dibingkai nilai agama dan etika sosial),

3. Berorientasi kolektif tanpa menegasikan hak individu.

Sintesis ini melahirkan konsep "manusia ekonomi Pancasila-Islami"—rasional, spiritual, dan sosial sekaligus.

## C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

**Khalifah fil Ardh (QS. Al-Baqarah: 30):**

- Manusia adalah "wakil" Allah di muka bumi yang diberi mandat untuk mengelola (bukan memiliki secara mutlak) sumber daya alam.

- Implikasi ekonomi: kepemilikan bersifat *amanah* (titipan), sehingga eksploitasi sumber daya tanpa batas bertentangan dengan hakikat kekhalifahan.

- Tanggung jawab khalifah mencakup keadilan distribusi (‘adl) dan pelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah).

**Warga Negara Pancasila:**

- Konsep ini sejalan dengan gagasan *warga negara yang berdaulat sekaligus bertanggung jawab*—hak-hak ekonomi (kepemilikan, usaha) melekat kewajiban terhadap negara dan sesama warga (Pasal 33 ayat 1-3 UUD 1945: cabang produksi penting dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat).

**Titik temu tanggung jawab bersama:**

Baik sebagai khalifah maupun warga negara, manusia memikul **tanggung jawab ganda**: vertikal (kepada Tuhan/negara sebagai pemegang mandat tertinggi) dan horizontal (kepada sesama manusia dan lingkungan). Ini menegaskan bahwa hak ekonomi individu (properti, usaha) tidak pernah lepas dari fungsi sosialnya (social function of property).

## D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

Kedua sistem menolak dua ekstrem: **individualisme liberal** (yang mengabaikan dimensi sosial dan spiritual) dan **kolektivisme totaliter** (yang menegasikan hak individu).

| Dimensi | Islam | Pancasila |

|---|---|---|

| Individu | Hak milik pribadi diakui, tapi dibatasi kewajiban zakat, larangan riba dan ihtikar (penimbunan) | Hak usaha perseorangan diakui dalam sistem ekonomi kerakyatan |

| Kolektif | Konsep *maslahah ammah* (kemaslahatan umum) dan ukhuwah ekonomi | Asas kekeluargaan dan koperasi sebagai soko guru ekonomi |

| Ilahi/Transendental | Semua aktivitas ekonomi bernilai ibadah dan dipertanggungjawabkan di akhirat | Sila pertama menjadi payung nilai bagi seluruh sila lainnya |

Keseimbangan ini diwujudkan melalui mekanisme konkret: zakat-infaq-sedekah dan larangan riba/gharar dalam Islam; koperasi, BUMN, dan pembatasan monopoli dalam sistem ekonomi Pancasila. Keduanya berupaya mencegah akumulasi kekayaan yang timpang sekaligus menjaga insentif individu untuk berusaha.

## E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Ini adalah argumen filosofis paling mendasar dalam bab ini: **sila pertama Pancasila dan tauhid dalam Islam bertemu secara ontologis** (pada tataran hakikat keberadaan), meski berbeda dalam elaborasi teologisnya.

- **Ontologi:** Baik Pancasila (melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa) maupun Islam (melalui tauhid) menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi (*grundnorm* aksiologis) yang menaungi seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi.

- **Konsekuensi epistemologis:** Ilmu ekonomi tidak bisa bebas nilai (value-free); ia harus tunduk pada nilai transendental sebagai kerangka rujukan tertinggi.

- **Konsekuensi praktis:** Pasar, negara, dan individu semuanya adalah instrumen di bawah otoritas nilai Ketuhanan—bukan entitas yang berdaulat mutlak (sebagaimana diklaim market fundamentalism atau state fundamentalism).

Dengan titik temu ontologis ini, Bab 1 meletakkan **fondasi filosofis** bagi seluruh bangunan Sistem Ekonomi Pancasila Islam: bahwa manusia ekonomi bukanlah makhluk otonom yang menentukan nilai secara sepihak, melainkan makhluk yang bertindak dalam kerangka nilai Ilahi yang termanifestasi baik melalui wahyu (Islam) maupun konsensus filosofis-kenegaraan (Pancasila).